Gubernur NTB Tuan Guru Bajang (TGB) TGH Muhammad Zainul Majdi memanfaatkan seminar dalam rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) 2018 yang dilaksanakan di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Gubernur NTB menjadikannya momentum ini untuk berbagi tips kesuksesan dalam membangun dan mengembangkan pariwisata. Pada kesempatan itu, gubernur yang kerap disapa TGB ini menyampaikan strategi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam mengembangkan pariwisata.

Pertama, yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk mengelola pariwisata adalah membentuk visi yang kuat. TGB mengilustrasikan, mulai dari awal Pemprov NTB menetapkan pariwisata sebagai sektor andalan dan prioritas sejalan dengan sektor pertanian. Visi ini kemudian disampaikan dan disosiaslisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder di NTB, termasuk melibatkan kabupaten dan kota.

Ditegaskan TGB, pemerintah kabupaten dan kota-lah yang memiliki peranan langsung dalam menata destinasi. Sedangkan pemerintah provinsi, lebih kepada membangun strategi makro dan kebijakan-kebijakan sebagai payung dalam pelaksanaan program-program kepariwisataan.

“Kami keliling ke semua kabupaten dan kota, berdikusi dan berbicara dengan bupati dan wali kota serta DPRD untuk menyamakan dan memperkuat visi bahwa pariwisata adalah sektor andalan NTB. Ketika ada kesamaan visi, gerak antara provinsi dan kabupaten dan kota akan bisa sinergi dalam mengembangkan pariwisata, ” kata TGB saat menjadi pembicara di Padang, Rabu (7/2).

Selanjutnya, setelah menetapkan visi, strategi kedua menurut TGB adalah membentuk payung hukum dan regulasi yang menjamin pariwisata itu bisa berkelanjutan. NTB adalah satu dari beberapa provinsi yang regulasinya pariwisata paling lengkap. Jadi tidak hanya pembentukan perda dan pergub sifatnya sektoral, tapi juga masuk di rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka lima tahunan daerah. Menurut TGB, pengaturan regulasi penting untuk dilakukan karena di setiap pasal dan ayat pada regulasi itu ada uang dan dana yang tersimpan.

“Pasal dan ayat itu menjadi alas hukum yang terkuat untuk dilakukan politik anggaran. Sehingga pariwisata mendapatkan porsi dana yang cukup untuk dikembangkan dan berkelanjutan,” kata doktor alumnus Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir ini.

Kemudian, setelah regulasi itu kuat dan sesuai dengan aspirasi masyarakat, maka langkah selanjutnya adalah mengintegrasikan pariwisata itu dengan sektor lain. Salah satu diantaranya adalah dengan infrastruktur. Bicara pariwisata, menurut TGB, tidak bisa sektoral, namun harus integratif.

“Selama dua periode diamanahkan sebagai gubernur, kita membuat perda tahun jamak untuk percepatan pembangunan jalan dengan nilai lebih dari Rp 1 triliun. Ketika kami berdiskusi tentang daerah mana yang harus kita tangani, kami muncul dengan kriteria bahwa daerah tersebut harus punya potensi ekonomi yang besar dan memiliki potensi pariwisata yang menjanjikan”, kata TGB.

Di hadapan ratusan peserta seminar, yang terdiri dari para stakeholder pariwisata dari seluruh Sumatera Barat, TGB menambahkan, membuat akses jalan dari kota ke destinasi wisata andalan di NTB sangat baik. Dan strategi yang keempat adalah inovasi dan kreativitas. Pariwisata di NTB, kata TGB, tidak akan terus berkembang jika hanya bergantung pada sektor pariwisata konvensional.

Sehingga lanjut Ketua Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar (OIAA) Cabang Indonesia itu menetapkan NTB sebagai destinasi wisata halal atau Moslem Friendly Tourism. Program pariwisata ini diyakini akan berkembang karena sesuai dengan nilai yang berkembang di masyarakat NTB yang mayoritas beragama Islam.

Bersama narasumber lain yakni Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dan Staf Ahli Kementerian Pekerjaan Umum, dan Perumahan Rakyat (PUPR) Adang Saf Ahmad, dengan tegas TGB menyampaikan, semua itu tidak akan sukses tanpa dukungan masyarakat. (tgb.id)