Nusa Tenggara Barat (NTB) dikaruniai berkah geografis, baik di darat, laut dan udara. Di darat, NTB berada persis di jalur strategis ”sabuk selatan” transnasional Banda Aceh-Kupang. Inilah jalur transportasi darat nasional yang terpadat lalu lintasnya di seantero negeri. Di laut, NTB terapit dua Alur Pelayaran Internasional (API): alur satu yang melintasi Selat Lombok dan alur dua yang melintasi Selat Timor. Di udara, NTB persis berada pada lintasan segi tiga emas” tujuan wisata dunia: Bali-Komodo-Tana Toraja. Tidak semua daerah mendapat berkah geografis selengkap NTB. Hanya saja berkah itu bisa hanya tertinggal di atas atlas, jika daya dukung infrastruktur daerah minim dan terbatas.

Daerah yang pembangunan infrastrukturnya lambat, pastilah menjadi daerah yang pembangunannya jalan di tempat. Itulah yang terjadi di NTB untuk kurun waktu yang panjang. Pembangunan infrastruktur berada di titik nadir. Nyaris tak ada greget apalagi percepatan. Padahal tanpa daya dukung infrastruktur yang memadai, aksesibilitas dan konektivitas wilayah menjadi terhambat. Akibatnya segenap potensi unggulan daerah yang ada karena berkah geografis tadi, menjadi sulit dikelola dengan layak.

Dampaknya, perekonomian daerah menjadi stagnan dan dayasaing pun sulit berkembang. Komitmen politik membangun infrastruktur menjadi suatu yang tidak bisa ditawar-tawar. Begitu pentingnya membangun infrastruktur ini, sampai seorang pemimpin sekelas Deng Xiaoping di negeri tirai bambu China, secara lugas berani menyatakan:

“Jika berkehendak memajukan negara, bangunlah Infrastruktur segera” . Pernyataan lugas Deng ini, jelas menunjukkan pentingnya pemimpin pada tingkatan apapun untuk memiliki visi yang jauh ke depan. Memiliki sense of direction, kepekaan terhadap arah pembangunan yang hendak dipilih. Juga sense of urgency, ketajaman intuisi memilih sektor mana yang lebih utama didahulukan.

Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi, sejak kesempatan pertama bekerja sebagai gubernur telah menetapkan pilihan kebijakan yang jelas dan lugas: benahi dengan cepat infrastruktur untuk menjadi penopang peningkatan dayasaing daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Menolak Mitos

Pada 17 September 2008, TGB diambil sumpahnya sebagai gubernur NTB bersama Badrul Munir sebagai wakilnya. Duet ini dinilai pas sebab perpaduan antara ulama-intelektual dengan birokrat-perencana yang matang. TGB sebagai gubernur muda yang berlatar santri ternyata berkomitmen kuat dan berpikiran maju dalam soal pembangunan infrastruktur. Badrul Munir sebagai wakilnya berperan besar menurunkan komitmen TGB itu dalam sejumlah langkah teknis dan taktis di lapangan.

TGB meletakkan percepatan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama. Dalam konteks ini, TGB termasuk gubernur yang progresif. Ia menolak “mitos” anggaran pembangunan fisik terlalu besar disbanding nonfisik. Bagi TGB, anggapan membangun infrastruktur itu mahal dan belum saatnya menjadi prioritas pembangunan, adalah anggapan usang. Di satu sisi TGB tahu persis pembangunan infrastruktur identik sebagai pembangunan fisik yang mahal dan boros anggaran.

Di sisi lain ia pun menyakini betul, jauh lebih mahal dampak yang harus ditanggung jika pembangunan infrastruktur di NTB dikelola dengan pendekatan businnes us usualy. Pendekatan reguler tanpa percepatan. Pembangunan infrastruktur harus menjadi prioritas sebab manfaat dan dampaknya nyata dan signifikan. TGB juga menolak “Mitos” sektor ekonomi adalah prioritas pembangunan, bukan pembangunan fisik. Bagi TGB pembangunan ekonomi tidak terpisahkan dari pembangunan fisik. Keduanya sama pentingnya.

Keduanya saling melengkapi dan memberi arti. Ekonomi tidak mungkin bergerak lincah tanpa dukungan infrastruktur yang layak. Sebaliknya, infrastruktur yang memadai bisa jadi tak berguna banyak, jika ekonomi tidak dikelola dengan kebijakan yang tepat. “Mitos” lainnya yang juga tidak sepenuhnya TGB amini adalah alokasi anggaran sektor harus sesuai dengan kontribusinya dalam PDRB.

Benar memang pembangunan infrastruktur tidak secara pembangunan infrastruktur akan memberi manfaat ganda bagi pertumbuhan ekonomi, kawasan strategis, mendorong masuknya investasi dan membuka lapangan kerja. Ringkasnya, TGB menolak pemikiran yang mendikotomikan pembangunan fisik dan nonfisik atau melihat pembangunan secara parsial fragmentatif dalam ranah kepentingan. Sebaliknya, TGB dengan pertimbangan rasional mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di NTB untuk menjawab satu tantangan utama: keterbatasan anggaran daerah. Kas daerah boleh terbatas namun percepatan tidak boleh melemah.

Ahyar ros (Staf Ahli Program Unggulan NTB)

Pin It on Pinterest

Shares
Share This